Menteri Investasi: Proses Perizinan Masih Jadi Tantangan Utama bagi Investor di Indonesia
- Minggu, 13 Oktober 2024
JAKARTA – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyoroti kendala dalam proses perizinan sebagai hambatan terbesar bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Walaupun pemerintah telah berupaya mempercepat penyelesaian perizinan, realisasi di lapangan sering kali jauh dari target yang ditetapkan.
Rosan menjelaskan bahwa meskipun ada kesepakatan dengan 18 kementerian terkait penyelesaian perizinan melalui perjanjian waktu layanan atau service level agreement, kenyataannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disampaikan dalam forum Kompas 100 CEO yang diadakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).
"Kami sudah memiliki kesepakatan dengan 18 kementerian. Contohnya, ada izin yang harus selesai dalam waktu 3 atau 5 hari. Namun, pada kenyataannya bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang mencapai satu tahun," ungkap Rosan.
Baca JugaAkhir Era Mobil Bensin: Peneliti Korea Selatan Kembangkan Baterai Revolusioner untuk Mobil Listrik
Untuk mengatasi masalah ini, Rosan menegaskan bahwa ke depan pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Jika ada instansi yang tidak mematuhi standar waktu yang ditetapkan, BKPM akan mengambil langkah dengan menerbitkan izin secara langsung.
"Kami akan menyurati 18 instansi terkait untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Jika dalam kesepakatan izin harus keluar dalam 3 hari tetapi tidak dilakukan, maka BKPM yang akan mengeluarkan izin tersebut. Kami berkomitmen memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, baik lokal maupun asing," tambah Rosan.
Di tengah tantangan yang ada, pemerintah terus mendorong penerapan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko guna mempercepat proses perizinan. Menurut data terbaru dari BKPM, hingga 16 Agustus 2024, sistem ini telah berhasil menerbitkan lebih dari 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut, mayoritas NIB diterbitkan untuk usaha mikro dan kecil (UMK), dengan total 9.909.900 NIB, sedangkan usaha menengah dan besar masing-masing mendapatkan 28.303 dan 61.816 NIB.
Penerapan OSS Berbasis Risiko ini dianggap mampu memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia. "Dengan sistem ini, pelaku usaha akan mendapatkan kepastian yang lebih baik mengenai regulasi dan perizinan, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih terukur," jelas Rosan.
Redaksi
Semarang idxcarbon adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
BRI Mulai Rangkaian Perayaan HUT ke-129 dengan Semangat "BRILian dan Cemerlang"
- Minggu, 13 Oktober 2024
OJK Proyeksikan Pertumbuhan Kredit Perbankan Tetap Kuat hingga Akhir 2024
- Minggu, 13 Oktober 2024
Menteri Investasi: Proses Perizinan Masih Jadi Tantangan Utama bagi Investor di Indonesia
- Minggu, 13 Oktober 2024
Bank Indonesia: Modal Asing Keluar Rp2,84 Triliun pada Awal Oktober 2024
- Minggu, 13 Oktober 2024
Berita Lainnya
PLN Indonesia Power Gandeng Mitra Global untuk Percepat Transisi Energi Capai NZE 2060
- Kamis, 10 Oktober 2024
PLN Indonesia Power: Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- Rabu, 09 Oktober 2024